fishgraphy.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mencatatkan adanya sekitar 40 ribu rumah yang masuk kategori tidak layak huni (RTLH). Meskipun sudah ada beberapa langkah perbaikan, namun Pemkab Pandeglang mengaku masih menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah ini.
Read More : Kuliner Sate Bandeng Pandeglang Viral Di Media Sosial
Jumlah RTLH yang Masih Tinggi
Pada tahun 2017, Pemkab Pandeglang mencatatkan ada sekitar 68 ribu rumah yang termasuk dalam kategori RTLH. Sejak saat itu, sekitar 28 ribu rumah telah dibangun, tetapi masih ada 40 ribu rumah yang membutuhkan perhatian lebih. Roni, Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPKPP) Pandeglang, mengatakan bahwa hal ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Salah satu kendala utama yang dihadapi Pemkab Pandeglang dalam menangani RTLH adalah keterbatasan anggaran. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya bantuan bisa diberikan untuk 200 rumah, pada tahun 2025 ini Pemkab hanya bisa mengalokasikan anggaran untuk 34 rumah dari APBD. Menurut Roni, kondisi keuangan Pemkab Pandeglang dalam dua tahun terakhir belum stabil, yang membuat pemenuhan kebutuhan ini menjadi lebih sulit.
Perlunya Bantuan dari Provinsi dan Pusat
Untuk mengatasi beban berat ini, Roni menjelaskan bahwa Pemkab Pandeglang sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah pusat. Dengan bantuan dari dua pihak tersebut, diharapkan bisa mengurangi beban Pemkab dan mempercepat penanganan RTLH.
Menurutnya, dengan bantuan dari Provinsi dan Pusat, dalam setahun Pemkab dapat menangani sekitar 300 unit rumah tak layak huni. Meskipun demikian, Roni menambahkan bahwa dalam APBD seharusnya terdapat anggaran sebesar satu persen yang dialokasikan untuk penanganan RTLH. Namun, Pandeglang saat ini belum mampu untuk memenuhi saran tersebut karena kondisi keuangan yang terbatas.
Baca juga: Prestasi! Umkm Banten Tembus Pasar Ekspor Ke Eropa, Tangerang Jadi Pusat Produksi Kerajinan Lokal!
Masalah rumah tidak layak huni menjadi salah satu isu utama yang harus segera diatasi di Pandeglang. Dengan adanya kerja sama antara Pemkab, Pemerintah Provinsi Banten, dan pusat, diharapkan masalah ini bisa teratasi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan RTLH agar lebih banyak rumah dapat diperbaiki setiap tahunnya.
